PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) :
ANTARA IDEALITA DAN REALITA
(Guru SMP Negeri 1 Keritang)
Secara konseptual Penguatan Pendidikan Karakter (selanjutnya PPK) merupakan sebuah konsep yang sangat ideal, dalam rangka membentuk generasi masa depan Indonesia yang tidak hanya pintar, tapi juga benar, berakhlak dan juga berprestasi. Meminjam istilah mantan Presiden BJ Habibie, “Berotak Jerman, Berhati Mekkah”. Dan memang pendidikan karakter ini, mendesak untuk diimplementasikan. Hal ini karena berbagai perilaku negatif dan destruktif para pelajar dan remaja bangsa Indonesia hari ini, sudah mengarah para kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebut saja misalnya maraknya tawuran pelajar, bullying di sekolah, narkoba, kejahatan seksual di sekolah, siswa sebagai perokok aktif, dan sebagainya.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana implementasinya ? Sekali lagi yang harus kita ingat, pendidikan karakter bukan “barang baru” dalam dunia pendidikan kita. Pada tahun 2010, sudah secara resmi di-launching oleh Presiden kala itu (Susilo Bambang Yudhoyono), dan seterusnya menjadi program strategis pemerintah yang coba diimplementasikan, walaupun tidak semua sekolah saat itu mengimplementasikannya.
Kalaupun sekolah sudah ada yang melaksanakannya, maka implementasinya belum berjalan maksimal. Pendidikan karakter belum diimplementasikan secara memadai, pendidikan karakter masih terkesan diwacanakan. Mengacu pada pengalaman implementasi pendidikan karakter sebelumnya (tahun 2010 sampai tahun 2014), menurut Ketua Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter, Susanto (Antara, 2014), “Capaian realisasi pendidikan karakter di Indonesia masih minim”. Dia mengungkapkan hasil pantauan Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter 2014 menunjukkan masih banyak hambatan dalam merealisasikan nilai-nilai karakter di sekolah. Di antara hambatan tersebut, kompetensi tenaga pendidik terkait pendidikan karakter masih rendah, sedikit sekolah yang memiliki rencana aksi pendidikan karakter, muatan karakter belum sepenuhnya terejawantahkan dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian buku bacaan guru yang bermuatan karakter sangat terbatas, banyak sekolah yang belum memilikinya, ketersediaan perpustakaan siswa yang bermuatan karakter minim, dan banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan pendidikan karakter.
What Next ? Agar kita tidak mengalami “kegagalan” sebagaimana sebelumnya. Patut kiranya kita merespon apa yang menjadi kesimpulan dari Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter, tentang upaya mengoptimalkan pendidikan karakter di sekolah. Menurut Susanto, Indonesia membutuhkan langkah dan strategi yang besar untuk melakukan transformasi besar-besaran pada institusi sekolah sebagai tangga menuju bangsa yang berkarakter. Dan bagi kita para pendidik, wacana tentang PPK seyogyanya kita respon secara positif dan aktif. Sebagai upaya kita untuk mempersiapkan generasi bangsa Indonesia yang lebih berkompeten dan berkarakter.
Menyadari tentang kompleksitas dalam pembentukan karakter serta variabel yang memengaruhinya, menurut Prof. Dr. Mohamad Nuh (2013), maka semuanya (orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan media massa) memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Sekolahnya misalnya, dengan membangun budaya sekolah (school culture) yang kuat, seperti budaya berprestasi, berbagi tanggung jawab antara sekolah dan orang tua, maka separuh dari persoalan di sekolah sudah terselesaikan. Orang tua haruslah terus menerus diperkuat perannya sebagai ‘guru’ pertama sang anak dalam pembentukan karakter. Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa ada perbedaan karakter anak-anak yang mendapatkan perhatian orang tua dan yang kurang mendapatkan perhatiann. Oleh karena itu, sekolah harus membangun kemitraan rumah-sekolah. Keluarga menetapkan fondasi dan sekolah membangun di atasnya.
Interaksi sosial anak-anak dengan lingkungan sekitar mereka perlu dijadikan sebagai laboratorium etik. Dari pergaulan sehari-hari dengan masyarakat, mereka bisa dan biasa belajar langsung kesantunan dan kepekaan sosial. Perlu ada gerakan massif dalam mengikis karakter negatif sekaligus menyemai karakter positif. Tidak cukup upaya sendiri-sendiri. Di sinilah media massa perlu berperan secara signifikan. Media massa mesti memberikan informasi yang mendidik (educate), memberdayakan masyarakat (empowering), dan mencerahkan (enlightenment), dan semua itu didedikasikan untuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air.
Kendala dan hambatan pasti ada, bahkan banyak dan kompleks. Akan tetapi, tatkala kita seluruh stake holder dan person-person yang peduli dan bertanggung jawab akan dunia pendidikan berkomitmen untuk mengaplikasikannya, niscaya program PPK ini bisa berjalan secara efektif. Sebut saja misalnya sekolah yang dikelola oleh Indonesia Heritage Foundation (IHF)-nya Ratna Megawangi di Depok Jawa Barat. Sekolah yang menjadikan pendidikan karakter sebagai brand image-nya, bahkan jauh sebelum pemerintah memprogramkan pendidikan karakter itu sendiri. Selanjutnya, sekolah-sekolah ke-Islam-an baik berasrama (boarding school) maupun tidak berasrama. Tidak ketinggalan Pondok Pesantren–Pondok Pesantren yang tersebar di seantero Nusantara, yang memang sedari awal menjadikan pendidikan karakter (yang disebut dengan Akhlak), sebagai trand mark-nya. Tidak ketinggalan, sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan yayasan yang dikelola oleh militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) semisal SMA Taruna dan seterusnya.
Salah satu dosa fatal dari proses pendidikan adalah pendidikan tanpa karakter (education without character), demikian ungkap Mahatma Gandhi. Implementasi pendidikan karakter merupakan sebuah keniscayaan bagi kita. Kalau bukan sekarang kapan lagi, Kalau bukan kita siapa lagi !
Tidak ada komentar:
Posting Komentar